Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti pembukaan kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah secara virtual, Selasa (04/02/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah di seluruh Indonesia baik secara langsung maupun secara virtual via zoom dan bertujuan untuk meningkatkan akurasi serta transparansi pengelolaan keuangan.
Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Kakanwil Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Johan Manurung, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria beserta jajaran pengelola keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Riau mengikuti jalannya kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta.
Dalam sambutan dan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta yang sekaligus membuka kegiatan menyampaikan kegiatan rekonsiliasi ini merupakan bentuk sinergi bersama. “Proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara selain itu akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ucap Nico.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas data laporan keuangan dan BMN seluruh satuan kerja sehingga dapat mendukung kelancaran proses transisi dan likuidasi yang akan dilaksanakan atas aset dan kewajiban, serta melalui kerja bersama ini Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 kali dari BPK RI,” ujar Nico.
Di akhir sambutannya Nico menhimbauan kepada seluruh peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, mendiskusikan segala isu yang mungkin muncul, dan memastikan solusi terbaik bagi setiap kendala serta berkoordinasi dengan intensif, baik antar-satuan kerja maupun dengan tim pusat, agar setiap data yang dilaporkan benar-benar valid dan terintegrasi.
“Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN, serta menghasilkan dampak yang positif pada proses transisi pada Kementerian Hukum dan HAM”, ungkap Sekjen Kemenkum RI.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pengelolaan laporan keuangan dan aset negara di lingkungan Kemenkumham semakin akuntabel, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan
