Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar pembukaan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 pada Senin, 24 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Kepala Divisi P3H, para penyuluh hukum, serta analis hukum sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya nasional dalam penguatan juru perdamaian di desa dan kelurahan.
Acara yang dibuka serentak secara nasional tersebut diawali dengan sambutan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa Peacemaker Justice Award bukan sekadar ajang seremonial, melainkan puncak dari rangkaian panjang upaya membangun ekosistem juru perdamaian yang berkompeten di tingkat desa. Juru perdamaian dinilai memiliki peran strategis dalam menguatkan fungsi penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi harmoni sosial.
Wakil Menteri Hukum RI selaku pejabat yang membuka secara resmi PJA Award 2025 menyampaikan bahwa tujuan hukum tidak hanya sebatas pada regulasi, tetapi pada tercapainya ketertiban, perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Beliau turut mengapresiasi 130 Kepala Desa dan Lurah yang berpartisipasi, menyebut mereka sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan restoratif melalui pendekatan damai dan inklusif.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Riau juga mencatat kehadiran langsung tiga perwakilan dari daerah, yakni Defri Yunendra (Kepala Desa Pulau Terap), Agustina (Lurah Kulim), dan Isnadi Esman (Kepala Desa Bagan Melibur) yang mengikuti pembukaan PJA di Auditorium BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat. Partisipasi mereka menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mendukung implementasi penyelesaian sengketa berbasis perdamaian.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau menyampaikan bahwa kehadiran seluruh peserta, baik secara langsung maupun virtual, menjadi bukti bahwa program Peacemaker Justice Award semakin mendapat perhatian luas. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong sinergi lintas sektor dalam memperkuat keadilan restoratif di tingkat akar rumput, sehingga penyelesaian konflik masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.
Lebih jauh, kegiatan ini dianggap sebagai momentum penting untuk mengukur kualitas dan konsistensi juru perdamaian di berbagai daerah. Selain menjadi ajang penghargaan, PJA juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengembangan kapasitas bagi para kepala desa dan lurah agar mampu menjalankan fungsi mediasi secara lebih profesional dan berintegritas.
Dengan terselenggaranya pembukaan PJA 2025 di lingkungan Kemenkum Riau, diharapkan peran juru perdamaian semakin menguat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen terus mendukung berbagai inisiatif yang memperkokoh keadilan berbasis musyawarah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warga.
