Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan, memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Non Manajerial, anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), dan notaris pengganti pada Rabu (22/1/2025) di ruang serbaguna Ismail Saleh. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi, Agung Prianto; Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Maizar; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Johan Manurung; dan Kepala Divisi P3H, Dina Rasmalita.
Adapun pejabat yang dilantik meliputi 7 orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Muda dan 3 orang JFT Madya pada Kanwil Kementerian Hukum Riau, 3 orang anggota MPDN Notaris, dan 1 orang Notaris Pengganti di wilayah Riau.
Nur Ichwan menekankan bahwa pelantikan ini sejalan dengan semangat Resolusi Pemerintahan Menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat layanan hukum dan menjadi teladan integritas serta profesionalisme.
“Pelantikan ini juga sejalan dengan semangat Resolusi Pemerintahan Menuju Indonesia Emas 2045, di mana kita semua memiliki peran untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, inovatif, dan inklusif,” ujarnya.
Nur Ichwan juga berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, memperkuat kolaborasi dan inovasi, serta fokus pada pelayanan publik. “Pesan saya: Junjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme. Perkuat kolaborasi dan inovasi. Fokus pada pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nur Ichwan menjelaskan mengenai pelantikan anggota majelis pengawas notaris periode 2025-2028 untuk Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Ia menjelaskan bahwa majelis pengawas notaris merupakan lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada notaris.
“Keberadaan majelis pengawas notaris, bukanlah lembaga yang berpihak kepada notaris. Majelis pengawas notaris adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan kepada notaris,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa independensi lembaga ini tercermin dari keanggotaannya yang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur ahli/akademisi, dan unsur notaris. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi satu unsur terhadap unsur lainnya dalam pemeriksaan terhadap notaris, sehingga terhindar dari keberpihakan.
“Independensi kelembagaan ini tercermin dari kolektifitas keanggota majelis pengawas notaris yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur ahli/akademisi dan unsur notaris,” imbuhnya.
Terkait notaris pengganti, Nur Ichwan menjelaskan bahwa mereka diangkat untuk sementara waktu menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau berhalangan menjalankan jabatannya. Kehadiran notaris pengganti sangat membantu notaris dan masyarakat agar kegiatan yang berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu.
“Untuk notaris pengganti yang telah dilantik, notaris pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Nur Ichwan mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik dan berpesan untuk bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Ia berharap mereka dapat berkontribusi secara nyata dalam melindungi dan mengembangkan kualitas hukum di Indonesia, khususnya di Riau.
“Akhir kata saya ucapkan selamat kepada seluruh pejabat non manajerial, anggota majelis pengawas notaris dan notaris pengganti yang telah dilantik pada hari ini, dan saya berpesan kepada saudara untuk bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
#KemenkumRI #KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan
