Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus mendorong optimalisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum melalui Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada Jumat (27/3/2026) dan diikuti oleh seluruh Ketua maupun Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi se-Provinsi Riau.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, serta dihadiri oleh jajaran Penyuluh Hukum dan Dokumentalis Hukum Kanwil Kemenkum Riau. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi capaian penyerapan anggaran bantuan hukum pada triwulan pertama tahun berjalan.
Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa proses reimburse atau penggantian dana permohonan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran di Kantor Wilayah. Oleh karena itu, LBH diimbau untuk segera melakukan penginputan berkas permohonan bantuan hukum Tahun Anggaran 2026 serta penginputan ulang permohonan tahun sebelumnya melalui aplikasi Sidbakum.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, sebanyak 12 LBH telah melakukan penginputan berkas permohonan bantuan hukum Tahun 2026 dengan total nilai mencapai Rp186.000.000. Capaian ini ditujukan untuk memenuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulan Maret 2026, meskipun masih terdapat kekurangan sebesar Rp4.500.000 yang perlu segera dipenuhi.
Rapat koordinasi juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para pimpinan LBH dengan Kepala Divisi P3H. Dalam forum tersebut, berbagai kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam proses penginputan dan pencairan anggaran dibahas secara terbuka guna menemukan solusi yang efektif dan tepat sasaran.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja anggaran serta layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Meskipun tidak mengikuti secara langsung, beliau diwakili oleh jajaran Divisi P3H yang secara aktif mengoordinasikan jalannya kegiatan dan memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Optimalisasi penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berdampak pada kinerja institusi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan di Provinsi Riau.
