Pekanbaru - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti Rapat Sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Hukum Nomor M.HH-1.AH.10.02 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Pewarganegaraan secara virtual pada Rabu (04/02). Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, kegiatan ini diikuti sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan guna memastikan proses verifikasi status kewarganegaraan dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan akuntabel.
Dalam kegiatan ini, Kakanwil didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum (AHU) Dewi Sri Wahyuni, serta jajaran pelaksana pada Bidang AHU. Sosialisasi dibuka langsung oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dulyono, yang menekankan bahwa ketelitian dalam verifikasi data merupakan harga mati untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari serta menjaga kedaulatan status kewarganegaraan seseorang.
Surat Edaran terbaru ini merupakan penyempurnaan dari pedoman tahun sebelumnya, yang memberikan instruksi lebih detail mengenai instrumen verifikasi lapangan dan sinkronisasi data pemohon pewarganegaraan. Hal ini bertujuan agar setiap produk hukum terkait kewarganegaraan yang diterbitkan memiliki validitas tinggi dan sesuai dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa Kemenkum Riau akan melakukan pengawasan ekstra ketat dalam setiap tahapan layanan kewarganegaraan di Provinsi Riau. "Layanan pewarganegaraan bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hak konstitusional dan kedaulatan negara. Jajaran Kemenkum Riau wajib mempedomani SE Menteri Hukum terbaru ini dengan penuh tanggung jawab. Verifikasi harus dilakukan secara objektif dan mendalam serta tidak boleh ada ruang bagi kelalaian atau ketidaktelitian" tegas Rudy Hendra Pakpahan.
Melalui penguatan regulasi ini, Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen untuk menghadirkan layanan kewarganegaraan yang lebih tertib dan profesional, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap pemohon layanan.
#KemenkumRiau
#RiauBedelau
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#RudyHendraPakpahan
