Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam rangka optimalisasi layanan hukum bagi masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Riau yang dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) di Kantor Pengadilan Tinggi Riau. Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai ujung tombak penyelesaian sengketa hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, meskipun tidak dapat hadir secara langsung, tetap memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dengan menugaskan Kepala Divisi P3H dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum beserta jajaran untuk mengikuti koordinasi secara aktif. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen pimpinan dalam membangun kolaborasi yang solid antara instansi pemerintah dan lembaga peradilan demi memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Kegiatan koordinasi ini disambut baik oleh jajaran Pengadilan Tinggi Riau, di antaranya Hakim Tinggi, Sekretaris, Panitera, serta unsur terkait lainnya. Suasana diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada penguatan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, khususnya dalam implementasi perjanjian kerja sama Posbankum yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pembahasan utama dalam koordinasi tersebut menitikberatkan pada upaya memaksimalkan peran Posbankum sebagai sarana mediasi dan penyelesaian sengketa hukum secara nonlitigasi di tingkat desa dan kelurahan. Melalui optimalisasi fungsi Posbankum, diharapkan permasalahan hukum di masyarakat dapat diselesaikan secara cepat, efektif, dan berkeadilan tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang.
Selain itu, koordinasi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat mekanisme kerja antara Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau, sehingga layanan hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih terintegrasi. Sinergi ini dinilai krusial dalam mendukung program nasional perluasan akses bantuan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Riau berharap peran Posbankum dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang pembinaan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan Pengadilan Tinggi Riau. Ia berharap koordinasi yang terjalin ini dapat terus ditingkatkan guna memperkuat sistem layanan hukum terpadu dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
