Pekanbaru – Upaya memperkuat kapasitas analis kebijakan di wilayah terus dilakukan melalui kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung secara hybrid. Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik yang berbasis data, kolaboratif, dan akuntabel.
Forum yang digelar secara luring di Balai Pengayoman dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting ini melibatkan berbagai unsur, baik dari pusat maupun wilayah. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut berpartisipasi secara aktif melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) wilayah sebagai representasi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh panitia, dilanjutkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan sebagai sarana memperkuat sinergi antarinstansi dalam menghasilkan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum BSK Kementerian Hukum RI menyampaikan bahwa FKK merupakan ekosistem kolaboratif yang mempertemukan pusat, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam satu ruang diskusi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata.
Dalam sesi materi, narasumber Dr. Fitri Ramdhani Harahap memaparkan konsep dasar analisis kebijakan publik, mulai dari siklus kebijakan hingga pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Sementara itu, Widhi Novianto memberikan penguatan praktis terkait penyusunan policy brief yang efektif, termasuk teknik merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional dan tepat sasaran.
Peserta juga diperkenalkan dengan platform digital Legal Policy Hub sebagai sarana integrasi data kebijakan hukum nasional. Diskusi interaktif yang berlangsung menjadi ruang bertukar gagasan serta memperkuat pemahaman analis kebijakan di wilayah dalam menyusun kebijakan yang berkualitas dan terukur.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap partisipasi jajarannya dalam kegiatan ini. Meskipun tidak mengikuti secara langsung, keterlibatan aktif Tim BSK wilayah mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan serta mendukung penguatan kebijakan hukum berbasis data di Provinsi Riau.
