Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas kebijakan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum RI ini dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (29/4/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Keterlibatan ini menegaskan peran aktif Kanwil Kemenkum Riau dalam memperkuat koordinasi lintas wilayah serta mendorong pemanfaatan analisis kebijakan yang lebih optimal.
Selain itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Riau juga mengikuti kegiatan untuk mendalami strategi peningkatan kualitas kebijakan. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dari BSK menyampaikan materi strategis, di antaranya mengenai penguatan kapasitas analis kebijakan melalui policy talks. Materi ini menekankan pentingnya pemahaman prinsip dasar analisis kebijakan serta kemampuan menyusun policy brief yang efektif sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.
Pembahasan juga mencakup mekanisme kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Selain itu, peserta diberikan pemahaman teknis terkait penyusunan dan penyelarasan naskah kerja sama agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menghadirkan sosialisasi dan demonstrasi aplikasi Legal Policy Hub (LPH), sebuah platform digital yang mendukung integrasi data kebijakan nasional. Melalui aplikasi ini, analis kebijakan di wilayah diharapkan dapat mengakses data, berbagi informasi, serta berkolaborasi secara lebih efektif.
Diskusi berlangsung interaktif dengan penekanan pada pentingnya pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan di setiap wilayah. Forum ini dinilai strategis dalam mengatasi berbagai kendala, khususnya dalam pengumpulan data kebijakan dan peningkatan kapasitas aparatur yang belum merata.
Melalui partisipasi aktif ini, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan dukungannya terhadap penguatan fungsi kebijakan di wilayah. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong implementasi kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadikan proses kebijakan sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum.
