Pekanbaru – Upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis data terus diperkuat melalui keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan bertema “Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi: Policy Talk Penyusunan Policy Brief untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Riau, Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan jajaran sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan di wilayah. Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana. Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran guna mendukung peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Pada sesi materi, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Widhi Novianto, S.Sos., M.Si., memaparkan teknik penyusunan policy brief yang strategis sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data empiris. Ia menekankan bahwa ketajaman analisis dan kemampuan menyederhanakan data menjadi rekomendasi yang aplikatif merupakan kompetensi penting bagi analis kebijakan.
Sementara itu, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., memberikan perspektif mengenai metodologi analisis kebijakan publik dan tantangan implementasinya di tingkat daerah. Menurutnya, integrasi hasil kajian akademik ke dalam kebijakan pemerintah memerlukan sinergi kuat antara praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi lapangan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan mengenai visualisasi data dalam policy brief, strategi advokasi kebijakan, hingga pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola rekomendasi kebijakan. Para peserta juga membahas bagaimana analis kebijakan di wilayah dapat berperan sebagai jembatan strategis dalam menyampaikan rekomendasi yang efektif kepada pemerintah pusat maupun pimpinan daerah.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan wilayah. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda melalui keterlibatan aktif jajaran Divisi P3H dan Tim Kerja BSK, dukungan tersebut menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih berkualitas, berbasis data, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
