Pekanbaru – Upaya memperkuat kualitas kebijakan hukum berbasis analisis dan evaluasi terus dilakukan melalui kunjungan kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan sinergi antara pusat dan wilayah, khususnya dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AIEK).
Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan tim BSK di Pekanbaru melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II yang disambut oleh jajaran Kantor Wilayah. Penyambutan dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah berupa makan siang dan jamuan makan malam bersama sebagai bentuk penguatan koordinasi awal sekaligus membangun komunikasi yang solid antarunit kerja.
Memasuki agenda utama, kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) dengan diawali pembukaan, doa, serta sambutan dari pimpinan. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan hukum yang dihasilkan memiliki dasar analisis yang kuat dan implementatif di lapangan.
Selanjutnya, Kepala Divisi P3H memberikan pengantar kegiatan yang menekankan peran strategis AIEK dalam meningkatkan kualitas regulasi. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan substansi oleh tim BSK pusat yang memberikan pendampingan teknis serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan di wilayah.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta guna menyempurnakan implementasi AIEK di daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak mengikuti seluruh rangkaian secara langsung, keterlibatan aktif jajaran Divisi P3H mencerminkan komitmen kuat dalam mengawal penguatan kebijakan hukum di wilayah.
Kegiatan ditutup dengan persiapan kepulangan tim BSK, termasuk pemberian cendera mata khas daerah sebagai bentuk apresiasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pusat dan wilayah semakin solid dalam mendorong kebijakan hukum yang adaptif, berkualitas, serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.
