Pekanbaru – Upaya memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus didorong melalui koordinasi pengembangan sistem aplikasi inovasi yang digelar di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan inovasi pelayanan hukum berbasis digital berjalan optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tim Inovasi, serta perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum. Kehadiran lintas unsur ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengembangkan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, **Rudy Hendra Pakpahan**, menegaskan bahwa inovasi digital menjadi kunci utama dalam mendorong pelayanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan Pusdatin agar setiap inovasi yang dikembangkan dapat terstandarisasi dan terintegrasi dengan sistem yang telah ada.
Selanjutnya, Kepala Divisi P3H memaparkan pengembangan aplikasi **PASIH (Pendampingan Analisis dan Evaluasi Hukum)** yang dirancang sebagai instrumen pendukung dalam analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Aplikasi ini direncanakan akan diluncurkan pada Mei 2026, sehingga diperlukan dukungan teknis serta persetujuan dari Pusdatin guna memastikan kesiapan implementasinya.
Dari sisi teknis, tim Pusdatin memberikan sejumlah masukan penting, mulai dari aspek integrasi sistem, keamanan informasi, hingga kesesuaian dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, Pusdatin juga mendorong agar seluruh inovasi yang dikembangkan memiliki standar yang seragam dan mampu terhubung dengan ekosistem digital Kementerian Hukum secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum turut memperkenalkan inovasi lainnya seperti Si Bapak, Si Ibu, dan MagangKUM, yang dirancang untuk mempermudah akses layanan hukum serta pengelolaan magang secara terintegrasi. Inovasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan generasi muda, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan yang lebih responsif dan inklusif.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kolaborasi. Secara terpisah, Rudy Hendra Pakpahan juga menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan inovasi berbasis digital sebagai bagian dari strategi besar pembangunan Zona Integritas. Melalui langkah ini, diharapkan seluruh inovasi yang dikembangkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum serta mempercepat pencapaian predikat WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.
