Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara serentak dan nasional pada Jumat (30/1/2025) melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas akses keadilan serta memperkuat layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan peresmian dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, serta unsur Forkopimda, instansi vertikal, perguruan tinggi, hingga perangkat desa. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung layanan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut mengikuti kegiatan ini secara virtual bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta JF Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau. Keikutsertaan ini merupakan bentuk dukungan dan partisipasi aktif, meskipun tidak hadir secara langsung, terhadap penguatan layanan bantuan hukum berbasis desa dan kelurahan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, yang menyampaikan bahwa sebanyak 2.015 Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan telah terbentuk di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Komando Resor Militer, serta perguruan tinggi, disertai Kick Off Pelatihan Paralegal dan pameran produk Indikasi Geografis serta UMKM.
Selanjutnya, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur menekankan bahwa Posbankum diharapkan menjadi sarana yang mudah diakses masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, konsultasi, dan pendampingan hukum. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal serta peresmian Pos Bantuan Hukum oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada Gubernur serta para Bupati dan Wali Kota atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung program bantuan hukum nasional.
Melalui peresmian Pos Bantuan Hukum ini, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, semakin terbuka dan merata. Partisipasi Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen jajaran Kementerian Hukum untuk terus mendukung penguatan layanan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak masyarakat dan pembangunan hukum nasional.
