PEKANBARU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) kembali melaksanakan rapat pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Dumai serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Kampar, Jumat (15/8).
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kanwil yang diwakili Kepala Divisi P3H, dan dihadiri oleh perangkat daerah Kota Dumai dan Kabupaten Kampar bersama para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau, baik melalui Zoom Meeting maupun secara langsung di Ruang Pokja II.
Harmonisasi dilakukan untuk memastikan Ranperda dan Ranperkada yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta selaras dalam mendukung visi-misi pembangunan daerah.
Untuk Kota Dumai, pembahasan difokuskan pada Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025–2029. Dalam prosesnya, tim harmonisasi memberikan catatan agar penormaan lebih diperjelas dengan memasukkan ketentuan peralihan, khususnya jika terjadi perubahan nomenklatur indikator dan program sebagaimana mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang rencananya akan direvisi.
Sementara itu, untuk Kabupaten Kampar, harmonisasi mencakup sembilan Ranperkada, di antaranya Ranperbup tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah PT Aneka Karya menjadi Perseroda, Ranperbup tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Dalam pembahasan, disepakati bahwa Ranperbup tentang Pendayagunaan dan Pengelolaan Brigade Alat dan/atau Mesin Pertanian tidak perlu dilanjutkan menjadi Peraturan Bupati, mengingat substansinya sudah diatur dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Begitu pula Ranperbup tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa, yang disarankan untuk dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Kegiatan pengharmonisasian berjalan tertib dan lancar, dengan komitmen bersama untuk segera melakukan penyesuaian teknis sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
