Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan Tim Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kamis (19/2/2026), di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Riau.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi P3H, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta jajaran terkait, menyambut langsung kehadiran Tim Deputi. Dalam sambutannya, Rudy menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut sekaligus memaparkan gambaran umum capaian kinerja, tantangan, serta langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Kanwil Kemenkum Riau.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Riau yang telah mencapai 100 persen. Pembentukan Posbankum ini terwujud melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Saat ini, Posbankum di Riau didukung oleh 3.724 paralegal yang aktif memberikan penyuluhan dan layanan hukum kepada masyarakat hingga tingkat desa.
Rudy juga menegaskan bahwa keberadaan Posbankum tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Provinsi Riau bahkan menjadi satu-satunya daerah yang memberikan honorarium kepada paralegal, dengan dukungan anggaran sebesar Rp1.000.000 per desa melalui APBD sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan layanan bantuan hukum.
Dalam diskusi, Tim Deputi menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Hukum saat ini masih berada pada kategori rendah, sehingga perlu optimalisasi Pos Layanan Bantuan Hukum, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Selain itu, menjadi perhatian adanya LBH terakreditasi di beberapa UPT Pemasyarakatan yang belum menjalankan peran secara aktif dan responsif.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait berbagai isu strategis, termasuk penguatan integrasi Posbankum dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH). Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Riau di bawah kepemimpinan Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akses bantuan hukum yang inklusif, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan warga binaan pemasyarakatan.
