Jakarta — Dalam upaya memperkuat kualitas layanan hukum di Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melaksanakan kunjungan koordinasi ke tiga direktorat jenderal strategis di lingkungan Kementerian Hukum RI pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Kunjungan pertama dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan disambut langsung oleh Dirjen KI, Razilu, bersama jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil hadir didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria.
Kegiatan ini menjadi langkah membahas strategi peningkatan layanan kekayaan intelektual di daerah, salah satunya pada momentum internasional Festival Pacu Jalur yang akan digelar pada 20–24 Agustus 2025 di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. "Kekayaan intelektual daerah harus terus dilindungi dan dipromosikan. Kegiatan budaya seperti Pacu Jalur bukan hanya warisan, tapi juga potensi ekonomi yang luar biasa jika dilindungi secara hukum," ujar Dirjen KI, Razilu, menyambut baik inisiatif Kemenkum Riau.
Usai dari DJKI, Koordinasi dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan diterima secara langsung oleh Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang. Fokus diskusi mencakup peningkatan layanan AHU seperti fidusia, yayasan, badan usaha, wasiat, hingga kewarganegaraan yang dilaksanakan di daerah, serta rencana Ditjen AHU dalam memperluas layanan terpadu AHU diberbagai daerah. "Kami siap mendukung Kemenkum Riau menghadirkan layanan AHU langsung ke tengah masyarakat di daerah, termasuk misalnya melalui momen besar seperti Pacu Jalur. Inovasi pelayanan yang dekat dengan rakyat adalah semangat transformasi kami," ujar Hantor Situmorang.
Kakanwil melanjutkan koordinasi ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) dan disambut oleh Dirjen PP, Dhahana Putra, didampingi Plt. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pertemuan ini, dibahas berbagai hal strategis terkait peran perancang peraturan di daerah khususnya di Kemenkum Riau. "Kami mendorong agar jabatan perancang peraturan di daerah terus diperkuat. Mereka adalah ujung tombak dalam memastikan kualitas regulasi di tingkat daerah berjalan selaras dengan hukum nasional," tegas Dhahana Putra.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan bahwa rangkaian koordinasi ini merupakan langkah konkret dalam membangun sinergi pusat dan daerah. "Kami tidak ingin hanya menjadi pelaksana administratif. Kanwil Riau berkomitmen menjadi pelayan masyarakat yang hadir langsung, mendengar langsung, dan memberi solusi nyata. dan kami ingin memastikan semua layanan hukum — KI, AHU, dan regulasi — hadir utuh dan optimal di tengah masyarakat," ujarnya.
Kegiatan koordinasi berjalan tertib dan lancar, dan menjadi awal dari berbagai sinergi yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk pelayanan konkret bagi masyarakat.
