~
Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Sosialisasi Panduan Teknis Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penginputan Capaian Kinerja Tahun 2026 secara virtual pada Rabu (1/4). Kegiatan yang diselenggarakan secara terpusat melalui aplikasi Zoom Meeting ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti.
Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, jajaran Kanwil Kemenkum Riau mengikuti jalannya sosialisasi dengan penuh khidmat. Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria, Ibnu Rizal selaku Analis Anggaran Ahli Madya serta jajaran tim kerja perencanaan Kantor Wilayah.
Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti, menekankan bahwa evaluasi SAKIP tahun 2026 merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil. Beliau meminta seluruh satuan kerja untuk segera melakukan penilaian mandiri secara serentak mulai tanggal 1 hingga 5 April 2026 melalui aplikasi e-performance.
Menanggapi arahan pusat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menginstruksikan jajaran tim kerja perencanaan untuk bekerja ekstra dalam memastikan seluruh indikator kinerja terkumpul dengan akurat dan akuntabel. "SAKIP bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan cerminan dari komitmen kita dalam mewujudkan kementerian yang transparan dan berorientasi pada kinerja. Kami berharap setiap program yang telah kita laksanakan memiliki data dukung yang kuat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Riau." tegas Rudy Hendra Pakpahan.
Kegiatan sosialisasi ini memaparkan mekanisme penilaian mandiri yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Pasca-sosialisasi, Kanwil Kemenkum Riau akan segera melakukan akselerasi penginputan data untuk memenuhi deadline penilaian berjenjang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal pada tanggal 8-9 April mendatang.
Dengan penguatan teknis ini, Kemenkum Riau optimis dapat mempertahankan predikat akuntabilitas kinerja yang baik, sekaligus mendukung visi besar Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur.
#NyamanBersama
#KemenkumRiau
#RiauBedelau
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#RudyHendraPakpahan
