Riau – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Nur Ichwan diwakili oleh Penyuluh Hukum Ariston Hotman Turnip menyampaikan aspek hukum penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 di Aula Lapas Kelas IIB Selatpanjang pada hari Kamis (20/03/25)

Kegiatan ini berkolaborasi dengan berbagai stakeholder diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Lapas Kelas IIB Selatpanjang, Lembaga Adat Melayu Selatpanjang, dan DEMA STAI Nurul Hidayah untuk cegah dan berantas narkoba.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para warga binaan tentang bahaya narkoba dan bagaimana menghindari godaan penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Sosialisasinya di hadiri oleh Penyuluh Hukum,  ⁠Ka. KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan),  Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Selatpanjang,  Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Hidayah,  dan Para WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Dalam Kegiatan di buka oleh Syofri Mulyadi Ka. KPLP. Ada tiga orang narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Ariston Hotman Turnip Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau dan Afrizal Cik Ketua LAM Selatpanjang dan dan Faizul Ketua DEMA STAI Nurul Hidayah.

Penyuluh Hukum Ariston Hotman Turnip memberikan sambutan dengan menyampaikan aspek hukum penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan” ujarnya

“Ada banyak faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yakni penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya” tambah

Sebelum mengakhiri kegatan ini Ariston Hotman Turnip selaku Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Riau kembali menekankan perlunya peran aktif seluruh pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan yang rentan seperti lembaga pemasyarakatan

#KemenkumRiau #NurIchwan #KementerianHukum #layananhukummakinmudah

Pekanbaru - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Nur Ichwan didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmalita menggelar buka puasa bersama dengan seluruh pegawai di Ruang Serbaguna Ismail saleh pada hari senin (24/03/25)

Kegiatan buka bersama ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi, Pejabat Manjerial dan Non Manajerial Pada  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, serta Tamu Undangan Pengisi Tausiah Ustadz H. Syamsurizal.

Sambil menunggu waktu berbuka puasa, Kegiatan diawali dengan tausiah agama oleh ustadz H. Syamsurizal, S.Ag, dengan  tema "Merajut Kebersamaan, jemput Keberkahan Ramadhan"

Dalam tausiah agama, ustad H. Syamsurizal, S.Ag, mengatakan bahwa “untuk Merajut Kebersamaan, Jemput Keberkahan Ramadhan bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas ibadah (contohnya Shalat berjamaah, Tadarus Al-Qur'an, Shalat Tarawih), berbagi dengan sesame (misalnya Sedekah, berzakat, berbagi takjil), mempererat silaturahmi ( misalnya berbuka puasa bersama seperti saat ini yang kita lakukan), refleksi diri dan muhasabah (misalnya Mengadakan doa bersama, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk umat Islam di seluruh dunia agar mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh rahmat ini), dan tak lupa menjaga etika dan saling menghormati sesam kita)” ujar Ustadz Syamsurizal

Adzan berkumandang menandakan sudah masuk waktu berbuka puasa, dan seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau beserta tamu yang hadir segera membatalkan puasanya, kemudian bergegas untuk laksanakan Shalat Maghrib Berjamaah di Musholla Miftahus Salam

Sebelum buka bersama berakhir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memberikan sambutan dengan  menyampaikan bahwa “ kegiatan ini tiada lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai pada Kanwil Kemenkum Riau” ujar Kakanwil

“Saya menghimbau untuk para pegawai yang melakukan mudik ke kampung halaman untuk berhati-hati dijalan, dan memastikan rumah yang ditinggalkan dalam kondisi aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tak lupa saya sampaikan permohonan maaf lahir dan batin, semoga semua amal perbuatan baik kita selama bulan suci Ramadhan diterima Allah SWT serta dipertemukan dengan bulan Ramadhan berikutnya.” Tambah kakanwil Nur Ichwan

Kegiatan diakhiri dengan bermaaf-maafan seluruh pegawai pegawai pada Kanwil Kemenkum Riau.

#KemenkumRiau #NurIchwan #KementerianHukum #layananhukummakinmudah

Pekanbaru -  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Nur IChwan diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmailita beserta  perancang Perundangan-Undangan dan Analis Hukum Madya Kanwil Kemenkum Riau menggelar 4 (empat) yaitu Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan  Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kampar dengan jajaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar di ruang Pokja 1 dan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) Pekannbaru dengan   Sekretaris Daerah Pemerintah Wali Kota  Pekanbaru, yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum, rapat ini dilakukan secara langsung serta  Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Rokan Hilir  dengan Setda Kabupaten Rokan Hilir, dan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Rokan Hulu dengan Setda Kab. Rokan Hulu rapat dilakukan secara virtual   yang dilaksanakan pada ruang rapat Kepala Divisi P3H pada hari Senin (24/03/2025)

Pada rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kampar hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,  ⁠Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar,  ⁠Kepala Bagian Organisasi Setda Kampar, ⁠JF Dinas Pemberdayaan Desa,  ⁠Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar,  JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan Ahli Muda Kanwil Riau, dan ⁠JFT Analis Hukum Madya, dan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) Pekannbaru Hadir, ⁠Kepala Bagian Hukum Kota Pekanbaru, ⁠Kepala BAPENDA, ⁠Kepala Bagian Tapem Setda Pekanbaru, ⁠Kepala Bidang Tata Ruang PUPR, ⁠JF Analis Kelembagaan, ⁠Perancang Peraturan , Perundang-Undangan Bagian Hukum Kota Pekanbaru,  ⁠JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan Ahli Muda Kanwil Riau,dan ⁠JFT Analis Hukum Madya, serta  Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Rokan Hili⁠ hadir Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hilir dan dan  Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Rokan Hulu hadir Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu, ⁠BPBD Kabupaten Rokan Hulu dan  ⁠JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan Ahli Muda Kanwil Riau

Dalam harmonisasi Kabupaten Kampar membahas Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kampar, diantaranya Ranpergub ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2024 ttg Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa di Kab Kampar, Ranperbup ttg Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024 Ttg Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara  di Lingkungan Pemerintah Kab Kampar, Ranperbup ttg Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan harmonisasi Pekanbaru membahas Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) Pekannbaru diantaranya, Ranperwako ttg Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Marpoyan Damai Tahun 2025-2044,  Ranperwako ttg Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, Ranperwako ttg Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logal dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperwako ttg Pedoman Pemilihan Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga,  Ranperwako ttg Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemko Pekanbaru, Ranperwako ttg Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperwako ttg Rencana Detail Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,  Ranperwako ttg Rencana Detail Tata Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Ranperwako ttg Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu dan Ranperwako ttg Rencana Detail Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Harmonisasi  Kabupaten Rokan Hilir membahas Ranperbup ttg Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Rohil TA 2025, Ranperbup ttg Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemkab Rohil, Ranperbup ttg Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinkes Kab Rohil, Ranperbup ttg Rencana Induk Sisten Penyediaan Air Minum Kab Rohil,  Ranperbup ttg Pedoman Pengelolaan Arsip Aset di Lingkungan Pemkab Rohil, Ranperbup ttg Pedoman Pengorganisasian Kearsipan di Lingkungan Pemkab Rohil

Dan Harmonisasi  Kabupaten Rokan Hulu membahas Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu,Rencana Penanggulangan Bencana Tahum 2025-2029

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Nur IChwan diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmailita mengatakan bahwa  Untuk Kabupaten Kambar,  Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (2) menyatakan Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  Pasal 58 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum menutup kegiatan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Dina Rasmailita juga menghimbau kepada Kampar, Pekanbaru, Rokan Hulu  dan Rokan Hilir

“ Kepada Dinas PMD dan Bag hukum Setda Kampar, Pekanbaru, Rokan Hulu  dan Rokan Hilir agar mendorong pendaftaran PJA bagi Lurah/Kepala Desa di Kabupatennya masing-masing” ujar Dina Rasmalita” ujar Dina Rasmalita

Rapat harmonisasi berjalan dengan lancar.

#KemenkumRiau #RiauBedelau #LayananHukumMakinMudah

Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Nur IChwan didampingi oleh Kepala Bidang AHU Dewi Sri Wahyuni melaksanakan sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan  dengan mengundang PT Bank seKota Pekanbaru, Kegiatan ini dilaksanakan pada Ruang Rapat Kepala Kantor Wiayah Kementerian Hukum Riau, hari Senin (24/03/25)

Dalam Kegiatan ini dihadir oleh Kepala Bidang AHU  dengan anggota timnya dan juga beberapa pihak Bank yang diundang, diantaranya Bank Mandiri, BCA, PANIN, Bank Riau Kepri Syariah, Maybank, CMB Niaga, BRI dan BSI

Kegiatan dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkum Riau dengan mengucapkan terimakasih kepada yang hadir dalam acara sosislisasi ini dan menjelaskan tujuan kegiatan ini bahwa” Kementerian Hukum RI melalui Direktorat Jenderal AHU juga meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan entitas Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja” ujarnya

“Terobosan baru ini menciptakan Kelebihan Perseroan Perorangan berbadan hukum yaitu: Pemegang saham memiliki batas tanggung jawab tergantung dari besar kecilnya saham yang dimiliki, sepanjang pengelolaan perseroan dilakukan dengan prinsip fiduciary duty, Nama perseroan perorangan yang dilindungi oleh Undang Undang, tidak dapat dipakai oleh perseroan lainnya, Lebih memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, baik jenis atau bidang usaha maupun wilayah operasinya yang lebih luas dan beragam, Pengelolaan lebih professional dan lebih mudah dalam mendapatkan akses ke perbankan atau lembaga keuangan dan Dengan bentuk badan hukum perseroan, diharapkan bisa membuka serta mendorong para pelaku UMKM untuk memasuki pasar ekspor” tambah kakanwil

Kepala Bidang AHU juga menjelaskan bahwa “Pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan, sedangkan Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh bukti pendaftaran, cara  pendaftaran cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris”

Begitu banyak yang dibahas dalam Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan, yakni jenis transaksi mulai dari pendirian, perubahan, pembubaran, laporan keuangan , tak lupa juga dijelaskan pengguna layanan bagi masyarakat umum

Sosialisasi layanan perseroan perorangan berjalan dengan tertib dan lancar

#KemenkumRiau #RiauBedelau #LayananHukumMakinMudah

Pekanbaru – Dalam upaya menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar sosialisasi antikorupsi dengan tema "Integritas Mahasiswa sebagai Pilar Bangsa Antikorupsi" di Gedung Rektorat Universitas Islam Riau, Senin (17/3). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, penyuluh hukum, serta mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Nur Ichwan, melalui Penyuluh Hukum Ahli Muda, Ariston Hotman Turnip, menegaskan bahwa korupsi dapat berawal dari kebiasaan kecil yang lama-kelamaan menjadi perilaku koruptif. “Jika tidak dibendung sejak dini, perilaku ini dapat mengarah pada tindak pidana korupsi di masa depan,” ujar Ariston di hadapan para peserta.

Sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya, yakni Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Riau, Drs. Eduar, M.Psa.; Ariston Hotman Turnip, S.H., M.H., selaku Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau sekaligus Wakil Ketua Bidang Pendidikan Antikorupsi Provinsi Riau; serta Hendra Ekasaputra, S.E., M.Sei., akademisi Universitas Islam Riau yang juga Koordinator Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor III UIR, Dr. Admiral, S.H., M.H., menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui jalur akademik. “Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mampu menolak segala bentuk korupsi, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga merupakan wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang kolaboratif dan memperkuat penegakan hukum. Kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Riau, dan Universitas Islam Riau menjadi langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi yang lebih kuat di lingkungan akademik.

Dalam pemaparannya, Ariston menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis perbuatan korupsi yang dikelompokkan ke dalam tujuh bentuk utama, termasuk suap-menyuap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan. Ia juga mengingatkan bahwa perilaku koruptif sering kali muncul dalam bentuk sederhana, seperti ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang, yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan mahasiswa dapat semakin memahami bahaya korupsi dan menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas di Indonesia.

#KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan
#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah