DUMAI — Dalam upaya memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan mendukung target pembentukan 1.862 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan kegiatan koordinasi dan pendataan PPNS serta percepatan legalisasi KDMP di Kota Dumai pada Selasa, 20 Mei 2025.
Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Riau, Dewi Sri Wahyuni beserta tim yang menyasar dua lokasi utama, yakni Satpol PP Kota Dumai dan Kantor Camat Dumai Timur. Pada Satpol PP, Tim diterima oleh Kabid Sumber Daya Aparatur, Adi Irwanto, S.Sos., yang juga merupakan salah satu PPNS aktif di Kota Dumai. Beliau menyampaikan bahwa SK Sekretariat PPNS Kota Dumai saat ini belum diterbitkan oleh Wali Kota, sehingga memerlukan koordinasi lanjutan guna mempercepat proses administratif tersebut.
Dari hasil koordinasi, diketahui bahwa jumlah PPNS di Kota Dumai diperkirakan sekitar 20 orang, namun diperlukan verifikasi data lanjutan untuk menentukan status aktif dan tidak aktif. Tim juga mensosialisasikan ketentuan terbaru berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2024 terkait penerbitan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PPNS, termasuk pengaturan biaya sebesar Rp100.000 dan ketentuan pelantikan yang hanya berlaku bagi PPNS dengan KTP aktif dan sah secara administrasi.
Sementara itu, pada Kantor Camat Dumai Timur, Sekretaris Camat Robby Hermawan, S.STP. menyampaikan bahwa pembentukan KDMP telah disosialisasikan ke seluruh kelurahan di wilayah tersebut. Kecamatan berperan sebagai motor penggerak, sementara lurah memiliki fungsi pengawasan dan fasilitasi legalisasi persyaratan.
Dewi Sri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat finalisasi pembentukan KDMP. Hal ini mengingat batas waktu Musyawarah Desa yang ditetapkan hingga 30 Juni 2025, menjelang peluncuran KDMP Nasional pada 12 Juli 2025 mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi.
Kegiatan ini berlangsung lancar dan menjadi bagian nyata dari komitmen Kemenkum Riau untuk memperkuat kelembagaan hukum dan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
•
•
•
𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙣𝙜𝙠𝙖𝙥𝙣𝙮𝙖 𝙠𝙡𝙞𝙠 𝙡𝙖𝙢𝙖𝙣 :
https://riau.kemenkum.go.id
#KemenkumRiau #RiauBedelau #NurIchwan
#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #KerjaTerlaksana
